LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Kondisi Pasar Rakyat Setia Jaya, di Kecamatan Setia, Aceh Barat Daya (Abdya), sangat memprihatinkan. Pasar yang dibangun dengan menguras uang daerah miliaran rupiah itu, saat ini layaknya bangunan yang lama ditinggalkan dan tidak terawat.
Amatan di lokasi Kamis (04-05-2023), pasar yang dibangun dengan anggaran senilai Rp3,5 miliar, bersumber dari APBN 2014 itu, hingga saat ini enggan dihuni oleh pedagang layaknya pasar-pasar lainnya. Padahal, semua fasilitas pendukung aktifnya pasar, telah tersedia di lokasi pasar seluas 5.300 meter persegi itu.
Fasilitas yang sudah tersedia di lokasi diantaranya, mushola, kios pedagang, toilet, juga bangunan rangka baja lengkap dengan mega los seluas 16 x 24 meter, hingga sarana penunjang kebersihan, seperti becak pengangkut sampah dan gerobak sampah juga telah disiapkan.
Meskipun sudah diresmikan penggunaan pasar tersebut pada pertengahan Mei 2015 lalu, oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Abdya, yang masa itu dijabat oleh Drs Nafis A Manaf MM, namun penggunaan pasar andalan tersebut hingga saat ini, masih belum optimal.
Sehingga, bangunan pasar itu layaknya bangunan terlantar yang dibangun sia-sia. “Kondisi kompleks pasar ini sangat memprihatinkan. Rumput liar akibat tidak terawat dan terabaikan.
Padahal, untuk membangun pasar ini, Negara mengucurkan anggaran miliaran rupiah,” sesal Rizal, salah seorang warga Kecamatan Setia, di lokasi.
Menurutnya, jika pasar Setia Jaya ini dikelola dengan baik, dipastikan dapat menjadikan kawasan tersebut lebih maju. Demikian juga aktivitas jual beli akan lebih ramai.
“Sayangnya, pasar yang dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit itu, terkesan mubazir karena tidak optimal pemanfaatannya,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindakop dan UKM) Abdya, Amri Ar ST mengatakan, pasar tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kecamatan Setia, untuk pengelolaannya, termasuk mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau ada masalah seperti itu, seharusnya segera ditindak lanjuti oleh pihak Kecamatan. Kecuali, kalau permasalahannya sudah tidak sanggup ditangani di tingkat Kecamatan, baru akan ditindak lanjuti oleh pihak dinas,” singkatnya.(*)
