LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Koordinator LSM Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK), Saharuddin meminta aparat penegaj hukum untuk usut Aliran Dana PKA yang di Anggarkan melalui APBK Aceh Barat Daya Senilai.
Anggaran senilai 1,5 M direalisasikan melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UMKM Perindag) Kabupaten Aceh Barat Daya.
” kita menduga penganggaran Anggaran PKA ke-8 mencapai 1.5 Miliar terkesan adanya pemborosan. Apalagi peringkat yang diraih jauh dari target yang diharapkan,” ujar Saharuddin Ketua LSM KOMPAK, Jum’at (22-11-2023).
” Bisa jadi panitia tidak melaksanakan persiapan dengan matang, padahal dana kegiatan yang di anggarkan sangat besar nilainya”, sambungnya.
Selian itu, pihaknya telah menyurati secara resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meminta data Rincian Penggunaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PKA ke-8.
Mereka berharap pihak PPID untuk tidak mempersulit atas data yang kita minta. Maknanya Penggunaan Anggaran PKA ke-8 harus terbuka kepada publik, apalagi itu menggunakan Anggaran Daerah. (*)
Komentar