LINEAR.CO.ID | ACEH UTARA – Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pase Aceh, Mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan bencana di Pulau Sumatra khususnya Aceh sebagai bencana nasional, menyusul besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan sejak banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah.
“Korban jiwa mencapai ratusan orang, puluhan kabupaten/kota terdampak, jalur lintas Sumatra terganggu, ribuan rumah dan fasilitas publik rusak, serta aktivitas ekonomi masyarakat dan logistik nasional terhambat. Bahkan beberapa wilayah masih terisolasi dan sulit dijangkau bantuan. Tapi Prabowo masih menahan status bencana nasional,” ujar Khussyairi Presiden FKM Pasee Aceh, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia menilai lambatnya penanganan evakuasi dan distribusi bantuan terjadi karena status bencana nasional belum ditetapkan. Padahal, kata dia, kerugian yang dialami warga jauh melampaui kerusakan fisik.
“Membangun rumah itu akumulasi modal jangka panjang. Begitu juga sawah dan ladang. Kini ribuan hancur karena banjir bandang dan longsor. Pemiskinan sudah otomatis terjadi,” katanya.
Khussyairi mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum mengeluarkan status bencana nasional.
“Banyak pertimbangan untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Apa saja pertimbangan itu? Apa rakyat boleh tahu?” ujarnya.
Menurut dia, penetapan status bencana nasional penting untuk membuka percepatan anggaran pemulihan serta memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak. Ia mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi warga akan makin terlambat jika pemerintah terus menunda keputusan tersebut.
Ia juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat ekonomi yang menyebut bencana tersebut tidak memengaruhi target nasional.
“Saya juga terdampak banjir hebat di Lhoksukon. Tapi saya nangis melihat saudara-saudara saya yang rumahnya saja sudah hilang.” kata dia.
Selain korban jiwa dan luka-luka, bencana ini menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi, serta merusak ratusan ribu unit rumah, kantor, jalan, jembatan, persawahan, ladang, kebun, hingga ternak di tiga provinsi terdampak.
Khussyairi juga meminta pemerintah menghentikan dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar di seluruh Indonesia, serta memberikan bantuan dan santunan yang layak berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi, dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada warga yang kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan sumber mata pencaharian.
“cepatlah Prabowo. Hampir seluruh Relawan Rakyat mulai lelah, namun sampai hari ini kami kuat karna itu keluarga kami!” ujarnya.
