LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) dari Partai Gerindra, Kasyful Wara, menyoroti kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Rapat Paripurna DPRK Abdya yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 serta penyampaian hasil reses anggota dewan. Selasa (2-4-2026)
Dalam forum tersebut, Kasyful menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik yang dijalankan pemerintah daerah.
Ia menyebut, selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan Bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Zaman Akli, sejumlah program yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat telah mulai dijalankan.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan nonfisik seperti peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk program yang menyentuh pelaku UMKM,” kata Kasyful.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai memberi perhatian pada sektor tersebut. Namun, menurutnya, hasil dari pembangunan nonfisik tidak bisa diukur dalam waktu singkat seperti halnya pembangunan fisik.
“Kita perlu memahami bahwa dampak pembangunan nonfisik tidak langsung terlihat. Biasanya baru terasa dalam dua hingga tiga tahun atau bahkan lebih. Ini yang harus dijelaskan dengan baik kepada publik,” ujarnya.
Kasyful mengingatkan, kurangnya penjelasan dari perangkat daerah terkait capaian pembangunan nonfisik berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Ia menilai, transparansi dan komunikasi menjadi kunci agar masyarakat memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan.
Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya tingkat proaktif sejumlah kepala SKPK.
Kasyful meminta agar para kepala SKPK tidak hanya menunggu program yang diupayakan oleh bupati, melainkan turut berinisiatif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jangan hanya menunggu program dari bupati. Kepala SKPK juga harus aktif mencari, menjemput, dan melobi program ke pemerintah provinsi maupun pusat, kemudian disinergikan dengan kebijakan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kasyful menilai masih ada kepala SKPK yang belum sepenuhnya mampu menerjemahkan visi dan misi bupati untuk lima tahun ke depan. Padahal, menurutnya, pemahaman yang utuh terhadap arah pembangunan daerah menjadi dasar penting dalam menjalankan program kerja.
“Seharusnya seluruh SKPK memahami dengan baik target dan visi misi kepala daerah, sehingga program yang dijalankan bisa sejalan dan terarah,” kata dia.
Ia berharap ke depan kinerja SKPK dapat lebih optimal, baik dalam hal komunikasi, inisiatif, maupun keselarasan program dengan visi pembangunan daerah.
