LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Diduga ada yang bermain dibalik Bantuan Presiden (Banpres) bencana banjir, tuai pengawasan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Senin, (19/1/26).
Hal ini diketahui, setelah mengkonfirmasi langsung ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang S.Ked diruang kerjanya.
Dia mengatakan, terdapat beberapa bantuan banjir yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam ke lokasi yang tidak terdampak banjir, bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Nomor 900.1.1/9772/SJ.
“Dalam pengawasan kita di DPR, terdapat pengalokasian Banpres tidak pada tempatnya (Tidak Terkena Banjir),” kata Ade Fadly Pranata Bintang.
Setelah menggelar rapat bersama dengan SKPK selaku pemangku anggaran Bantuan Presiden (Banpres) di Kota Subulussalam. Menemukan ada dua SKPK, yakni. BPBD dan Dinas Syariat Islam, mengalokasikan bantuan tersebut, tidak pada peruntukannya.
Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam menganggarkan Genset dan di Dinas Syariat Islam menganggarkan Ambal Sajadah.
“Ada satu daerah di Kota Subulussalam sama sekali tidak terkena dampak bencana. Namun, kedua Dinas ini mengalokasikan Banpres itu kedaerah tersebut, ini sangat bertentangan dengan SE Mendagri,” pungkas Ade Fadly.
Karena dapat di batalkan, Fadly berharap pendistribusian Genset tersebut dibatalkan ke daerah yang tidak terkena banjir itu, agar Ganset tersebut dapat diperuntukkan pada suatu hari di daerah yang membutuhkan di Kota Subulussalam ini.
“Kita tidak mendoakan adanya bencana di Kota Subulussalam. Namun, harapan kita pengadaan Genset tersebut dapat di simpan di gudang dan akan diperuntukkan bila daerah lain di Kota Subulussalam ini membutuhkan,” tandas Fadly.
Lebih jauh kata Fadly, DPR akan berkomitmen untuk menjalankan pengawasannya di Kota Subulussalam agar Banpres tersebut, dapat direalisasikan kepada daerah yang terdampak bencana.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, menuturkan ada sebanyak Rp. 5.1 Miliar bantuan darurat yang masuk ke Kota Subulussalam.
Diantaranya, Banpres sebesar Rp. 4 Miliar, Bantuan Provinsi Aceh Rp. 97 Juta, Bantuan Kabupaten Bandung Rp. 25 Juta dan Surabaya Rp. 1 Miliar.
Keseluruhan bantuan darurat itu, dikelola oleh 6 SKPK di Subulussalam, terdiri dari. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan, BPBD dan PUPR. (*)
