LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, mendesak Wali Kota setempat untuk menerbitkan regulasi kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah itu, Sabtu, (24/5).
Desakan ini muncul dari Ketua Komisi B, Hasbullah SKM MKM. Katanya, banyak persoalan yang timbul akibat operasi perusahaan di wilayah Subulussalam yang merugikan masyarakat setempat. Oleh karena itu ia mendesak Pemko Subulussalam segera menerbitkan regulasi.
“Setelah kita Pantau di lapangan, banyak yang merugikan masyarakat akibat beroprasinya perusahaan yang tanpa regulasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatur Perusahaan-perusahaan tersebut,” ungkap Hasbullah.
Dibeberkan Hasbullah, terdapat beberapa perusahaan yang kian menjadi sorotan masyarakat akibat dugaan tindakan yang merugikan warga.
Diantaranya, PT Laut Bangko, dalam pembuatan parit gajah di perbatasan lahan HGU mereka, menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar.
Kemudian, PT Mitra yang kini bersengketa dengan warga Sultan Daulat, terkait klaim lahan HGU yang selama ini digarap oleh masyarakat.
Seterusnya, PT BDA, baru-baru ini diduga oknum petugas keamanan perusahaan itu dilaporkan telah menganiaya seorang warga yang tertangkap mencuri sawit, hingga menyebabkan korban mengalami kelumpuhan.
Sedangkan PT MSB II, persoalan limbahnya diduga mencemari lingkungan dan berdampak langsung pada penghasilan para nelayan.
“Jangan sampai kehadiran perusahaan-perusahaan di wilayah kita justru menjadi sumber penderitaan bagi rakyat. Kami mendorong Walikota segera menginisiasi regulasi yang ketat dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Hasbullah.
Ditegaskan Hasbullah, terbitnya regulasi ini tidak hanya dibentuk yang bersifat administratif, tetapi juga mengatur aspek perlindungan lingkungan, keadilan sosial, serta akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka di wilayah Kota Subulussalam.
“Rencana regulasi ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif terhadap potensi konflik dan kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, serta memastikan pembangunan di Kota Subulussalam berjalan secara adil dan berkelanjutan, ini yang kita harapkan bersama,” tandas Hasbullah. (*)
