LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Baru-baru ini, Wali Kota Subulussalam mengeluarkan kebijakannya untuk menghapus anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk tenaga kebersihan, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) setempat, soroti anggaran oprasional orang nomor satu di Kota itu.
Tidak hanya menyoroti, Edi Sahputra Bako Ketua YARA Subulussalam ini pun mengecam keras atas kebijakan Walikota nya itu. Sabtu, (2/8).
“BPJS untuk Ketenagakerjaan petugas kebersihan atau penyapu jalanan di Kota ini telah dihapus, ini sangat kita kecewa menurut kami ini tidak pro Rakyat kecil,” ujar Edi.
Sementara itu, ditambahkan Edi. Anggaran kebutuhan Wali Kota justru mencapai miliaran rupiah, para pekerja kebersihan yang berpenghasilan rendah akan kehilangan perlindungan dasar kerja mereka.
Kebijakan ini memukul keras para petugas kebersihan, salah satu kelompok pekerja yang paling rentan di Kota sada kata tersebut.
Ironisnya, total anggaran BPJS mereka hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu rupiah per orang, per bulannya. Jumlah ini diyakini sangat jauh lebih kecil dibanding satu kali Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pejabat tinggi.
Hal ini terkuak setelah seorang warga dari kalangan masyarakat kecil mendatangi kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam beberapa waktu yang lalu untuk menyampaikan keluhan mereka terkait seorang petugas kebersihan yang meninggal dunia.
Saat keluarga hendak mencairkan klaim BPJS Ketenagakerjaan, mereka justru diberitahu bahwa iuran tak lagi dibayarkan sejak 1 Januari 2025.
Dengan polemik menyangkut kebijakan anggaran di tingkat Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat.
Penghapusan anggaran BPJS ini berlaku sejak awal tahun Januari 2025 lalu, dan baru mencuat ke publik setelah insiden meninggalnya salah satu petugas kebersihan yang mengakibatkan keluarga tidak bisa mengakses hak jaminan sosial almarhum.
Menurut informasi dari pihak DLHK Subulussalam, mereka telah mengusulkan anggaran BPJS tersebut. Namun, di tingkat pembuat kebijakan, alokasi dana untuk perlindungan tenaga kerja ini telah dihapus.
Belum ada penjelasan resmi mengapa kebutuhan mendesak para pekerja lapangan ini tidak dianggap prioritas.
“Benar Bang, anggaran BPJS Tenaga Kerja tahun ini tidak ada, telah dihapus,” ungkap salah satu sumber dari DLHK ditirukan Edi kepada awak media.
Edi Sahputra Bako mengatakan para pekerja yang memiliki pekerjaan berat, berupah minim, dan memiliki risiko tinggi. Miris tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
Akibatnya, lanjut Edi Bako, Ini akan menimbulkan kemarahan publik, yang menilai bahwa pemimpin saat ini tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Wajah baru, harapan baru. Tetapi, kenapa hak orang kecil yang dulu dijaga kini malah dihapus. Teganya engkau sebagai pemimpin,” imbuh Edi Bako.
Belanja untuk kepentingan pejabat tinggi daerah termasuk fasilitas, perjalanan dinas, dan operasional kantor Wali Kota tetap mendapat porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Edi Bako menilai, Penghapusan BPJS bagi petugas kebersihan di Kota Subulussalam menjadi cerminan pola anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
“Sementara pemimpin daerah menikmati anggaran miliaran, buruh kebersihan harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan hak perlindungan sosial atas nama efisiensi belanja. Kebijakan ini, sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” tutup Edi Bako. (*)
