LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – 14 November 2025, Dalam rapat Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, anggota Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menyoroti efektivitas Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berjalan selama 20 tahun.
Ia mempertanyakan: “Bikin apa, mau sampai kapan nunggu transfer terus?” (TheAcehPost). Pernyataan itu memantik tanggapan dari Ketua Umum HIMAPOL Universitas Syiah Kuala, Ahmad Sahibur Rayyan, yang menegaskan bahwa kritik terhadap UUPA harus dilihat secara obyektif, dalam konteks sejarah, ekonomi, dan potensi sumber daya Aceh.
Rayyan mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan belum pernah sepenuhnya dijajah. “Aceh bukan sekadar soal dana transfer. Otonomi khusus Aceh lahir dari MoU Helsinki 2005, yang menjadi fondasi perdamaian dan tata kelola pemerintahan daerah. Jadi komentar yang meremehkan sejarah Aceh perlu dilihat secara hati-hati,” ujar Rayyan.
Dari sisi fiskal, Aceh menunjukkan potensi kemandirian. APBD Aceh 2024 tercatat Rp 36,26 triliun, sebagian besar dari transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp 5,86 triliun, naik sekitar 10% dibanding periode sebelumnya.
Namun, tantangan masih terlihat pada realisasi belanja modal yang rendah, sehingga kemampuan Aceh membiayai pembangunan jangka panjang masih terbatas.
Rayyan juga menyoroti perbandingan Aceh dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah disinggung Benny. Menurutnya, perbandingan itu kurang tepat secara obyektif, karena kedua provinsi memiliki kondisi ekonomi, sejarah, dan SDA yang berbeda.
NTT memang memiliki cadangan mineral strategis seperti mangan, kromium, dan nikel, serta potensi energi panas bumi yang besar. Namun, Aceh unggul dalam sumber daya energi terutama gas dan minyak yang bisa menjadi fondasi kemandirian fiskal dan pembangunan jangka panjang.
Lebih jauh, Rayyan menekankan nilai sejarah Aceh, termasuk simbol perjuangan seperti Radio Rimba Raya, yang pernah menjadi bukti keberadaan Republik Indonesia di tengah agresi Belanda. “Revisi UUPA harus diarahkan untuk memperkuat otonomi Aceh, pengelolaan sumber daya lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Fokus hanya pada dana pusat tanpa melihat konteks sejarah dan SDA akan menyesatkan,” tegasnya.
Menurut Rayyan, Aceh memiliki modal besar untuk berkembang secara mandiri jika revisi UUPA dilaksanakan dengan pendekatan obyektif dan berbasis data, bukan hanya kritik tanpa solusi. Ia menambahkan, Aceh harus dipandang sebagai provinsi dengan potensi ekonomi, energi, dan sejarah yang unik, sehingga kebijakan yang dibuat oleh DPR RI bisa lebih tepat sasaran.
Sumber Data: Dokumen DPR, TheAcehPost, DJPb Kemenkeu, PPID Aceh, Esdm.go.id
