LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Kabar gembira datang bagi para penambang rakyat di Aceh Barat Daya. Pada Senin, 15 September 2025, secara resmi terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) di kabupaten ini.
Kepengurusan inti DPC telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APRI dengan susunan: Syahril sebagai Ketua, Irmansyah Marzuki sebagai Sekretaris, dan Idris Adami sebagai Bendahara. Sementara itu, kepengurusan lainnya akan segera dilengkapi dalam waktu dekat.
Ketua APRI DPC Aceh Barat Daya, Syahril, menyebutkan bahwa kehadiran APRI menjadi langkah penting untuk memberi perlindungan bagi penambang rakyat sekaligus mencegah praktik pertambangan ilegal. “Kami ingin penambang rakyat bisa bekerja dengan aman, tertib, dan tentunya legal,” ujarnya.
APRI membawa misi besar, mulai dari memperjuangkan pengakuan pemerintah terhadap profesi penambang rakyat, hingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang ketahanan nasional. Selain membuka lapangan kerja, keberadaan APRI juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koperasi tambang yang dikelola secara profesional.
Fokus awal APRI DPC Aceh Barat Daya adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Provinsi. Dengan adanya WPR, masyarakat bisa melakukan penambangan secara legal melalui kelompok maupun koperasi rakyat.
Dalam waktu dekat, pengurus APRI akan menggelar audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memperkenalkan organisasi sekaligus menyampaikan visi perjuangan menuju legalisasi pertambangan rakyat.
Kehadiran APRI di Aceh Barat Daya diharapkan menjadi angin segar bagi penambang rakyat, sehingga aktivitas mereka tak hanya memberikan penghidupan, tetapi juga diakui sebagai profesi yang bermartabat.(*)
