LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Hasbullah SKM MKM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, menyoroti Pemerintah Kota (Pemko) setempat, terkait mogok kerjanya tenaga kebersihan para pengangkut sampah, Rabu, (6/8/25).
Mogoknya kerja para tenaga kebersihan akan terjadi krisis kebersihan yang melanda Kota Subulussalam. Sorotan tajam pun kembali ditujukan kepada Pemerintah setempat itu.
Meski komisi tempat dirinya bertugas tidak langsung bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Hasbullah menegaskan bahwa kebersihan adalah hak dasar masyarakat dan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga derajat kesehatan publik.
Sebagai orang yang berlatar belakang kesehatan masyarakat, Hasbullah memandang kebersihan lingkungan bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan fundamental.
“Kota yang bersih mencerminkan peradaban, dan lingkungan yang kumuh adalah sumber berbagai penyakit. Kita tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu kita menegaskan agar Pemerintah Kota ini dapat segera mencari solusi terhadap kondisi saat ini,” kata Hasbullah.
Amatan Hasbullah, dalam beberapa hari terakhir ini, tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik Kota, akibat mogok kerja puluhan petugas kebersihan karena gaji mereka yang belum dibayar sejak April 2025.
Tidak hanya itu, dihentikannya keikutsertaan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal tahun ini 2025. Kondisi ini dinilai Hasbullah sangat ironis dan menyedihkan.
“Petugas kebersihan adalah garda terdepan kebersihan kota. Mereka bekerja dalam sunyi, tapi kontribusinya nyata. Ketika mereka tak digaji, bahkan tak dijamin keselamatannya, maka yang tercoreng bukan hanya citra kota, tapi juga nurani kita sebagai penyelenggara negara,” beber Hasbullah.
Dikesempatan yang sama, Hasbullah mendesak Pemerintah Kota Subulussalam dan dinas terkait untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat, adil, dan manusiawi.
“Saya minta Wali Kota melalui DLHK segera duduk bersama menyusun skema penyelesaian gaji, evaluasi anggaran BPJS, dan memastikan tidak ada satu pun petugas kebersihan yang diperlakukan tidak adil. Tidak boleh ada pembiaran dalam urusan ini,” jelas Hasbullah.
Tidak sampai disitu, Hasbullah juga mengimbau agar Pemko Subulussalam mulai menata ulang sistem pengelolaan sampah agar lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.
Kata Hasbullah, ini merupakan momentum introspeksi. Jangan hanya mengandalkan kerja manual dengan armada terbatas. Investasi pada sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi, pemilahan dari rumah, serta edukasi masyarakat harus menjadi prioritas ke depan.
Bahkan, Hasbullah juga mengingatkan semua pemangku kepentingan, lingkungan yang bersih bukan sekadar target pembangunan fisik, tapi bagian dari warisan moral untuk generasi mendatang.
“Saya tidak ingin anak cucu kita mewarisi kota yang acuh terhadap kebersihan dan kesehatan warganya. Mari jadikan ini alarm bersama bahwa hak-hak petugas kebersihan harus dihormati, dan kebersihan kota harus dijaga,” tutup Hasbullah. (*)
