LINEAR.CO.ID | LHOKSEUMAWE – Gerakan Pemuda Ansor Kota (GP – Ansor) Kota Lhokseumawe meminta masyarkat untuk lebih waspada terhadap segala bentuk provokasi negatif yang berpotensi mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga dan pemerintah Kota Lhokseumawe.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan Cabang GP-Ansor Kota Lhokseumawe Fakhrurrazi kepada linear.co.id melalui pesan WhatsApp pada Jumat (04/10/2022).
“Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Lhokseumawe sudah membangun narasi memecah belah umat di Kota Lhokseumawe. Jangan menggiring opini publik kepada narasi yang intolerasi dalam bentuk berita yang provokatif melalui media sosial,” ujarnya.
Baca Juga: Fahkrurrazi Pimpin GP Ansor Kota Lhokseumawe
Menurut Fakhrurrazi masyarakat yang sering bersosialisasi di medsos supaya agar lebih teliti dalam menyaring berita dan informasi yang diterima sebelum dibagikan.
Pihaknya mengajak masyarakat agar terus mendukung pejabat Wali Kota Lhokseumawe yang sedang bekerja untuk warga Kota Lhokseumawe saat ini.
“Saya kira warga Lhokseumawe sangat antusias terhadap kebijakan dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pejabat wali kota saat ini, saya berharap masyarakat kota Lhokseumawe selalu mendukung kebijakan pemerintah terhadap kebijakan bagi kita semua,” ucapnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Lhokseumawe: Tidak Ada Setoran Proyek
Fakhrurrazi melanjutkan terkait pemberitaan yang sedang bergulir saat ini yang dinyatakan oleh ketua DPRK Lhokseumawe. Mudah-mudahan beliau selalu tabbayyun dalam setiap tindakannya jangan ugal-ugalan.
“DPRK Kota Lhokseumawe ini kan representatif masyarakat, jadi jangan ugal-ugalan dalam sikap lebih baik tabayyun,” tutur Fakhrur.
Untuk diketahui beredarnya isu slot untuk guru PPPK non muslim di Lhokseumawe sebanyak 15 orang, yang tersebar pada sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Kota Lhokseumawe. Usulan Rekrutmen tersebut tertuang dalam rincian formasi PPPK Tanaga Guru dilingkungan Pemerintah kota lhokseumawe tahun 2022.
Baca Juga: Pj Wali Kota Lhokseumawe Dampingi Mendagri Tinjau TPST di Bali
Dalam usulan tersebut, terdapat 7 sekolah dasar yang akan diisi oleh tenaga pendidik mata pelajar guru agama khatolik dan kristen, dan 4 sekolah menengah pertama yang tersebar di 3 kecamatan di kota tersebut.
Hal tersebut kemudian mendapat perhatian khusus dari ketua DPRK Lhokseumawe yang menganggap bahwa hal tersebut bersalahan dengan marwah syariat islam di Kota Lhokseumawe.
