Subulussalam
Beranda | Kasatgas PRR Beri Peringatan Keras: Anggaran TKD di Daerah Harus Sesuai Peruntukan

Kasatgas PRR Beri Peringatan Keras: Anggaran TKD di Daerah Harus Sesuai Peruntukan

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Tito Karnavian, secara resmi mengeluarkan pernyataan tegas terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) harus sesuai peruntukannya, Rabu, (18/11/26).

Dalam arahannya, Kasatgas PRR menginstruksikan agar pemanfaatan TKD di daerah digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung penanganan dan antisipasi bencana.

Penegasan ini bertujuan untuk menjaga integritas tata ruang serta memastikan program-program berjalan tanpa kendala administratif atau hukum dan pentingnya konsistensi pemanfaatan TKD di Daerah.

Menurut Kasatgas PRR yang dikutip melalui siaran persnya, ketidaksesuaian dalam penggunaan TKD di Daerah. Pemerintah akan mengambil tindakan apabila ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan arahan.

“Pemerintah Daerah perlu memastikan pengelolaan agar dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” dikutip siaran pers Tito Karnavian selaku Kasatgas PRR Sumatera.

Sengketa Lahan Wakaf di Kampong Badar Memanas, Berujung Laporan ke Polisi

Tito menegaskan, peruntukan anggaran TKD harus dilakukan untuk percepatan rehabilitasi pasca bencana, jika ditemukan adanya peruntukan diluar Surat Edaran (SE) dan arahan Presiden maka ada sanksi hukumnya.

“Kalau ditemukan adanya peruntukan diluar SE dan arahan Bapak Presiden Repubilk Indonesia pasti ada sanksi hukumnya,” tegasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa satu rupiah peruntukannya harus dipertanggungjawabkan.

Kendati pengawasan ketat perlu dilakukan dalam pengalokasian serta peruntukan tambahan Transfer Ke Daerah (TKD) khususnya di Kota Subulussalam.

Penyalahgunaan peruntukan TKD tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merugikan masyarakat yang terkena dampak bencana.

8.381 Warga Terdampak 278 Jiwa Mengungsi di Subulussalam

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Subulussalam didorong untuk melakukan pengawasan secara profesional.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pengalokasian anggaran TKD guna untuk mendukung percepatan pembangunan pasca bencana di Kota Subulussalam. (*)

ร—
ร—