LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Kota Subulussalam, yang dikenal sebagai salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh, saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Minggu, (11/10/26).
Meskipun wilayah Kota Subulussalam dikelilingi oleh puluhan perusahaan besar dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih sangat minim dan belum mencerminkan potensi ekonomi yang ada di lapangan.
Keberadaan industri hijau di Subulussalam dan perpabrikan kelapa sawit sejatinya diharapkan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi utama bagi masyarakat sekitar.
Hamparan luas perkebunan sawit dan hiruk pikuk aktivitas di berbagai PKS seharusnya mampu memberikan suntikan dana segar bagi kas daerah melalui berbagai skema pajak dan retribusi.
Namun, kenyataannya menunjukkan disparitas yang cukup mencolok antara kekayaan sumber daya alam dengan angka pendapatan yang masuk ke pemerintah kota, bak isapan jempol belaka.
Terdapat beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab rendahnya serapan PAD dari sektor perkebunan di Negeri Metuah Syekh Hamzah Fansuri itu.
Salah satu kendala utama adalah regulasi terkait pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah, lantaran sebagian besar pajak dari perusahaan besar langsung mengalir ke kas negara.
Selain itu, belum maksimalnya regulasi turunan di tingkat daerah untuk memungut retribusi dari sektor-sektor pendukung industri sawit juga menjadi catatan penting bagi pihak eksekutif dan legislatif di kota yang berjulukan Sada Kata ini.
Kendati, Pemerintah Kota Subulussalam perlu melakukan langkah-langkah inovatif dan diplomasi yang lebih kuat agar keberadaan korporasi di wilayah mereka bisa memberikan dampak finansial yang signifikan bagi pembangunan lokal.
Pemerintah juga dituntut untuk mengoptimalisasikan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan serta peninjauan ulang terhadap potensi retribusi baru yang tidak melanggar aturan di atasnya menjadi kebutuhan mendesak demi memajukan infrastruktur dan kesejahteraan warga di Kota Sada Kata tersebut.
Masyarakat berharap agar kekayaan alam yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya melalui peningkatan PAD yang nantinya akan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik.
“Kami sebagai masyarakat Kota Subulussalam sangat berharap agar pihak legislatif dan eksekutif segera melahirkan Perwal. Baik untuk Perusahan perkebunan kelapa sawit, PKS maupun perkebunan ratusan hektar milik investor dari luar Kota yang ada di Subulussalam ini, agar bertambahnya PAD sesuai dengan regulasi,” harap Ogek warga Kota Subulussalam. (*)
