LINEAR.CO.ID | LHOKSEUMAWE – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kesehatan (Nakes) di sejumlah rumah sakit swasta di Lhokseumawe beberapa hari lalu masih menyisakan tanda tanya besar. Hingga hari ini, kejelasan atas janji-janji penyelesaian yang sempat disampaikan belum sepenuhnya dirasakan oleh para Nakes yang terdampak.
Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Para Nakes adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketika mereka diberhentikan secara sepihak tanpa kepastian hak dan masa depan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib pekerja, tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan daerah.
Gubernur aceh secara resmi telah menetapkan UMP Aceh 2026 sebesar Rp3.932.552 melalui Keputusan Gubernur Aceh: 500.15.14.1/488/2025 yang di tandatangin pada 30 Desember 2025.
Pemerintah kota Lhokseumawe Melalui Walikota Sayuti Abubakar pada Januari 2026 telah memanggil seluruh pimpinan perusahaan serta pelaku Usaha untuk mewajibkan terhadap UMP.
185 Nakes di Kota Lhokseumawe terjadi PHK yang terimbas dari apa yang di lakukan oleh Walikota Lhokseumawe.
Pemerintah kota Lhokseumawe harus serius dalam menjalankan mandat untuk kesejahteraan masyarakat Bukan memperlihatkan dampak yang jelas memutuskan pendapatan masyarakat.
“Tampa koordinasi yang jelas wali kota dengan instansi terkait, itu akan terjadi blunder dalam menjalankan amanah rakyat. Pemerintah kota terus berjanji tampa ada implementasi.” Ujar Khussyairi Presiden FKM Pasee Aceh
Persoalan ini adalah ujian keberpihakan. Jika tenaga kesehatan saja tidak mendapatkan perlindungan yang layak, maka di mana posisi keadilan bagi pekerja kecil. Ini penegaskan atas hak masyarakat jika kepastian belum ada bukan tidak mungkin kami Mahasiswa akan bergerak ke jalan dengan melebur bersama masyarakat.
