LINEAR.CO.ID | ACEH UTARA – Banjir yang kembali merendam sawah masyarakat, Kabupaten Aceh Utara, kembali menegaskan satu hal: kegagalan negara dalam melindungi petani kecil. Sawah yang menjadi tulang punggung ekonomi warga hancur sebelum panen, sementara pemerintah terus bersembunyi di balik narasi “bencana alam” tanpa menyentuh akar persoalan.
Di tengah sawah yang berubah menjadi lumpur, petani dipaksa kembali menanam padi dengan memanfaatkan genangan air hujan. Langkah ini bukan bentuk ketangguhan, melainkan tanda nyata keputusasaan. Tanpa bantuan, tanpa jaminan, dan tanpa perbaikan infrastruktur, petani hanya diberi satu pilihan: bertaruh hidup di atas risiko yang sama setiap tahun.
Kepala Departemen Pertanian Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh, Mahlil, menegaskan bahwa banjir yang terus berulang bukanlah musibah semata, melainkan akibat kelalaian sistemik pemerintah.
“Ini bukan lagi soal alam. Ini soal Pemerintah yang gagal menjalankan tanggung jawabnya. Setiap tahun petani di Desa Reudeup gagal panen dan ini salah satu dari sekian banyak desa, setiap tahun pula pemerintah datang dengan janji, lalu menghilang” tegas Mahlil.
Menurutnya, kerugian petani tidak hanya berupa tanaman padi yang mati, tetapi juga modal produksi yang habis, utang yang menumpuk, dan ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup keluarga petani. Ironisnya, seluruh beban tersebut terus ditimpakan kepada rakyat kecil, sementara solusi konkret tak kunjung hadir.
“Benih, pupuk, dan biaya tanam ditanggung petani. Saat banjir datang, semuanya hilang. Tidak ada ganti rugi, tidak ada perlindungan, bahkan tidak ada kejelasan arah kebijakan. Ini bentuk pembiaran yang sistematis,” lanjutnya.
Lemahnya pengelolaan irigasi, buruknya tata kelola sungai, serta pembiaran alih fungsi lahan menjadi penyebab utama banjir yang terus berulang. Namun hingga kini, tidak ada langkah serius dan terukur dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Petani tetap disuruh menanam, tetap disuruh bersabar, tapi tidak pernah diberikan jaminan. Negara seakan hadir hanya saat pendataan, lalu menghilang ketika petani menuntut keadilan,” ujar Mahlil.
pemerintah harus segera mengambil langkah nyata, mulai dari perbaikan dan normalisasi irigasi, pengendalian banjir berbasis lingkungan, hingga pemberian ganti rugi dan jaminan perlindungan bagi petani terdampak. Tanpa itu, kegagalan panen akan terus berulang dan petani akan terus menjadi korban kebijakan yang abai.
Bagi petani, menanam kembali di tengah genangan air hujan bukanlah simbol harapan. Itu adalah bukti bahwa negara telah memaksa rakyatnya bertahan hidup dalam ketidakadilan yang terus dibiarkan.
