LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Kabar baik kepada seluruh para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu akan dilantik pada, Kamis, 29 Januari 2026 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
Berdasarkan surat undangan Pemerintah Kota Subulussalam yang bernomor: 800/068/2026 sebanyak 1.397 orang yang akan dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di Kota Subulussalam.
Mirisnya, gaji mereka belum tertampung di anggaran daerah. Lantaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2026 masih dalam proses pembahasan.
“Karena APBK masih dalam proses pembahasan dan nanti tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” sampai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam H Sairun S.Ag Msi menanggapi pertanyaan LINEAR.CO.ID via Whatsapp, Rabu, (28/1/26).
Sairun berharap, gaji para P3K Paruh Waktu yang akan dilantik pada 29 Januari ini, akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jika tidak tertampung, P3K Paruh Waktu dapat memaklumi keuangan daerah saat ini.
“Kita berharap dapat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalaupun tidak bisa tertampung dianggaran, P3K harus sudah memaklumi kondisi keuangan daerah,” jelas Sairun.
Sebelumnya, Hasbullah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam mengatakan, pelantikan PPPK Paruh Waktu bukan hanya persoalan administrasi kepegawaian, namun juga bagian dari upaya menekan angka pengangguran di Kota Subulussalam.
Hasbullah juga menekankan bahwa pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada tenaga yang telah lama membantu penyelenggara layanan publik di Subulussalam. Kejelasan status, kepastian pelantikan, serta kepastian kesejahteraan menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Dengan adanya desakan ini, DPRK Subulussalam berharap Pemerintah Kota segera mengambil langkah konkret, melakukan perhitungan fiskal secara matang, dan memastikan bahwa para calon PPPK Paruh Waktu memperoleh kepastian hukum dan administrasi melalui pelantikan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasbullah juga menambahkan agar pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan ketidak adaan anggaran.
“Jangan menghindar dan mengkambinghitamkan ketiadaan anggaran. Jika ada kemauan politik yang kuat, solusi fiskal pasti bisa ditemukan,” tandasnya. (*)
