LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (BEM FISIP USK) melalui Departemen Sosial dan Politik Mahasiswa (Sospolma) menilai belum adanya langkah strategis yang konkret dari Rektorat USK dalam merespons persoalan mahasiswa terdampak bencana alam di Aceh, khususnya terkait kewajiban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh berdampak serius pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga mahasiswa kehilangan sumber penghidupan akibat rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, gagal panen, serta terhentinya aktivitas ekonomi. Kondisi ini semakin menekan mahasiswa USK yang mayoritas berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
Di tengah krisis pascabencana, kewajiban pembayaran UKT tetap berjalan tanpa adanya kebijakan afirmatif yang jelas. Penurunan kemampuan ekonomi keluarga, meningkatnya biaya hidup, serta kebutuhan akademik memaksa sebagian mahasiswa bekerja sambil kuliah, menunda studi, bahkan berada dalam ancaman putus kuliah.
Ketidakjelasan bantuan biaya hidup dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia bagi mahasiswa USK turut memperburuk situasi. Hingga saat ini, belum terdapat kejelasan mengenai penyaluran, mekanisme, maupun kriteria penerima bantuan tersebut. Padahal, bantuan ini semestinya menjadi bentuk kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan mahasiswa terdampak bencana.
Mahasiswa tingkat akhir menjadi kelompok yang paling dirugikan.
Banyak di antaranya telah menyelesaikan kewajiban akademik, namun terhambat yudisium dan wisuda akibat persoalan administrasi dan keterbatasan finansial. Kondisi ini memaksa mahasiswa menunda kelulusan dan berdampak langsung pada kondisi psikologis serta masa depan mereka.
Sospolma BEM FISIP USK menilai pendekatan administratif yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial mahasiswa mencerminkan minimnya sensitivitas dan keberpihakan institusi. Universitas seharusnya hadir dengan kebijakan yang responsif, berkeadilan, dan berpihak pada mahasiswa dalam situasi darurat.
“Kami mempertanyakan komitmen rektorat dalam melihat persoalan ini sebagai masalah kemanusiaan, bukan semata urusan administratif. Mahasiswa saat ini berada dalam tekanan ekonomi dan psikologis yang serius pascabencana,” ujar Ammar Malik Nabil, Kepala Departemen Sosial dan Politik Mahasiswa BEM FISIP USK.
Sospolma BEM FISIP USK menegaskan bahwa hak atas pendidikan tidak boleh terhambat oleh bencana dan krisis ekonomi. Diperlukan langkah konkret dan kebijakan berpihak agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan masa depannya akibat kelalaian institusi.
