Abdya
Beranda | Ratusan paratur Desa di Abdya Belum Terima Honor Tujuh Bulan

Ratusan paratur Desa di Abdya Belum Terima Honor Tujuh Bulan

Gambar ilustrasi

LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Ratusan aparatur gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengaku sudah tujuh bulan belum menerima honorarium. Sabtu (22-11-2025)

Memasuki bulan kedelapan, pembayaran masih mandek tanpa kejelasan dari pemerintah kabupaten, sehingga menimbulkan keresahan serta mengganggu operasional pemerintahan desa.

Keterlambatan ini diduga berkaitan dengan belum cairnya Alokasi Gampong Dana (AGD) dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Abdya.

Honor yang tertunda mencakup keuchik, tuha peut, kepala dusun, hingga seluruh perangkat gampong.

โ€œBaru empat bulan yang kami terima. Selebihnya, sudah tujuh bulan, kami belum menerima honor,โ€ kata salah seorang aparatur desa yang meminta namanya tidak disebutkan.

Dugaan Praktik Curang Penimbun BBM dan Bekingan “Si Bos”

Ia menyebutkan, pencairan pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan setiap tiga hingga empat bulan. โ€œBiasanya, tiga atau empat bulan sudah cair honor kami. Ini sudah tujuh mau memasuki bulan kedelapan,โ€ ujarnya.

Bahkan, katanya, terkait uang tunda bayar tahun anggaran 2024 lalu, hingga kini juga belum dicairkan.

โ€œKalau lewat bulan ini, bisa-bisa tidak terealisasi. Anggaran tunda bayar 2024 itu, terkait pekerjaan fisik yang harus selesai sebelum 2025 berakhir,โ€ keluhnya.

Dampak penundaan pembayaran mulai terasa di sejumlah gampong. Beberapa keuchik terpaksa meminjam dana pribadi maupun dari pihak lain untuk menutupi kebutuhan operasional, sementara ada yang menggunakan pos anggaran berbeda, langkah yang rawan mengganggu rencana kegiatan desa.

Aparatur berharap pemerintah kabupaten segera menyelesaikan proses administrasi AGD, sehingga pembayaran honor tidak kembali molor.

Nusron Tekankan Pentingnya Senad Keilmuan Sebagai Fondasi Berfikir

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Jasmadi SPd, mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab utama lambannya pencairan honor aparatur gampong.

โ€œYang mana ini? Kalau AGD 2025, sebagian sudah kita serahkan ke BPKK untuk diproses. Kalau 2024 masih dalam verifikasi. Untuk lebih jelas, coba tanyakan langsung ke Keuangan,โ€ ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKK Abdya, Mussawir SSos MSi, belum memberikan penjelasan mendetail. โ€œDicek dulu ya,โ€ ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, kepastian waktu pencairan honor aparatur gampong di Abdya masih belum jelas.(*)

Kantah Abdya, PTSL Upaya pemerintah Untuk Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Masyarakat.
ร—
ร—