LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Plt Inspektur Inspektorat Aceh Barat Daya (Abdya) Hamdi mengakui pihaknya menemukan adanya penyalahgunaan dana desa di Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, kabupaten setempat. Selasa (18-11-2025)
Hamdi menyampaikan, dari hasil audit kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Abdya, pihaknya menemukan temuan Rp16 juta di Gampong Kepala Bandar.
“Temuannya Rp16 jutaan, sudah disetor sekitar Rp4 jutaan,” kata Hamdi.
Hamdi mengaku kalau pihaknya sudah menyerahkan hasil temuan ke Keuchik Gampong Kepala Bandar. Untuk itu, ia meminta menanyakan langsung ke keuchik.
“Saya sudah di luar kantor ni, ada agenda satu lagi. LHP sudah kita kasih ke keuchik. Coba ditanyai ke keuchik soal temuan itu,” tutur Hamdi.
Sebelumnya diberitakan, Warga Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya) mengaku kecewa terhadap Pemkab Abdya yang dinilai melindungi keuchik setempat atas temuan penyalahgunaan Dana Desa (DD).
Hal itu disampaikan Korlap Aksi Damai Kepala Bandar, Saiful.
“Kami selaku warga Kepala Bandar kecewa, karena hasil audit Inspektorat terkesan melindungi keuchik,” kata Saiful.
Menurut Saiful, pada 2024 lalu Keuchik Gampong Kepala Bandar membelikan mobil bekas untuk mengangkut sampah. Namun, hingga saat ini mobil tersebut tidak dapat difungsikan.
Bahkan, lanjut Saiful, surat menyurat mobil yang dibeli pada tahun 2024 itu baru diurus setelah masyarakat melakukan aksi demo di DPRK pada April 2025 lalu.
“Mobil yang dibeli pada tahun 2024, sudah mobil bekas, kemudian fungsinya tidak ada. Sudah hampir dua tahun mobil itu tidak berfungsi. Mobil itu diperuntukan untuk angkut sampah, namun tidak jalan. Dan waktu kami tanyak ke auditor Inspektorat dibilang sedang dalam pengurusan suratnya karena sudah kami demo,” tuturnya.
Saiful menceritakan, masyarakat pernah melakukan aksi demo di DPRK pada 2025 lalu karena keuchik tidak pernah transparan dalam mengelola dana desa. Bahkan, banyak program yang dibuat keuchik tidak bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami demo itu karena waktu itu kami meminta keuchik dibuat rapat umum, jangan hanya dengan aparatur saja, sebab segala sesuatu program tidak bermanfaat kepada masyarakat. Namun keuchik tidak mau,” ujarnya.
