LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Pemadaman listrik yang kembali terjadi pada Sabtu, 15 November 2025, memperlihatkan bahwa persoalan kelistrikan di Aceh masih jauh dari kata stabil.
Gangguan pada jaringan transmisi 150 kV membuat sebagian besar wilayah gelap, sementara laporan dari media lokal menunjukkan bahwa Pembangkit Nagan Raya 3 dan 4 turut mengalami trip sehingga suplai daya terputus secara luas. Kejadian ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola gangguan berulang yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap keandalan sistem listrik di Aceh.
Pemadaman tersebut kembali memperlihatkan ketergantungan vital masyarakat terhadap pasokan listrik yang konsisten. Aktivitas rumah tangga terganggu, penyimpanan makanan tidak berfungsi, proses perkuliahan daring terhenti, dan pekerjaan digital lumpuh akibat hilangnya akses internet.
Fasilitas kesehatan harus menjalankan genset untuk memastikan layanan tetap berjalan, sementara pelaku usaha kecil kehilangan pendapatan karena perangkat operasional mereka tidak dapat digunakan. Di berbagai wilayah, rasa aman masyarakat turut menurun ketika lingkungan tiba-tiba gelap selama berjam-jam.
Dampak seperti ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan listrik bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan.
Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa Aceh baru saja mengalami pemadaman serupa pada Oktober lalu. Kala itu, pemadaman berkepanjangan memicu banyak keluhan dan diberitakan secara luas oleh media nasional. PLN sempat menyampaikan bahwa proses pemulihan telah mencapai 100 persen pada 2 Oktober, namun hanya beberapa minggu kemudian, kejadian serupa kembali terjadi. Kondisi ini wajar menimbulkan kecurigaan publik mengenai efektivitas evaluasi internal, kedalaman investigasi teknis, serta komitmen PLN dalam mencegah terulangnya gangguan besar.
Berulangnya gangguan besar dalam waktu singkat mengindikasikan bahwa persoalan kelistrikan di Aceh bersifat struktural dan bukan lagi insiden teknis sesaat. Ketahanan jaringan masih lemah, koordinasi antarunit belum optimal, dan sistem proteksi tampaknya belum bekerja dengan tingkat keandalan yang seharusnya.
Publik berhak mengetahui apakah investigasi pascagangguan sebelumnya dilakukan secara menyeluruh ? apakah kelemahan sistem telah diidentifikasi dengan benar ? dan mengapa langkah mitigasi tidak mampu mencegah blackout berikutnya?.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi PLN menerapkan pemeliharaan rutin yang tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar dijalankan dengan disiplin. Sistem
kelistrikan modern menuntut inspeksi berkala terhadap jaringan transmisi, pengecekan performa pembangkit, pengujian proteksi sistem, serta pemeliharaan komponen yang memiliki risiko kegagalan tinggi.
Pengecekan bulanan dan pemantauan berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak agar potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal. Tanpa pola pemeliharaan yang konsisten dan berbasis standar teknis yang jelas, risiko terjadinya gangguan besar akan terus menghantui Aceh.
Dari sudut pandang DEM Aceh, masyarakat tidak lagi membutuhkan permintaan maaf yang disampaikan setiap kali pemadaman terjadi, yang dibutuhkan adalah langkah nyata: penguatan infrastruktur, pembaruan peralatan yang sudah tidak andal, peningkatan manajemen risiko, serta komunikasi yang transparan dan rinci mengenai penyebab gangguan dan rencana perbaikan jangka panjang.
Aceh memiliki potensi energi yang besar dan berperan dalam jaringan kelistrikan regional; karena itu masyarakat berhak menerima layanan listrik yang stabil, profesional, dan bertanggung jawab.
Sudah saatnya kelistrikan Aceh dibenahi secara serius. Masalah yang berulang tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa.
Keandalan listrik harus menjadi prioritas yang benar-benar diwujudkan melalui tindakan teknis yang terukur, bukan sekadar pernyataan dalam konferensi pers maupun laporan tahunan. Masyarakat membutuhkan sistem yang kuat, tahan gangguan, dan dikelola dengan baik bukan lagi siklus pemadaman yang terus merugikan Masyarakat Aceh, Khususnya para peternak dan pelaku UMKM ACEH.
Penulis: Nafis Muntaz, ketua divisi pengembangan SDM DEM ACEH
