LINEAR.CO ID | ACEH BARAT DAYA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnain, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer di daerah itu yang tergolong dalam kategori R4.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menerima berbagai aspirasi dari para honorer yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status dan masa depan pekerjaan mereka.
Kategori R4 sendiri merupakan klasifikasi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan, namun tidak termasuk dalam database prioritas pengangkatan ASN atau PPPK.
Mereka tersebar di berbagai instansi, seperti sekolah, dinas teknis, serta pelayanan publik lainnya, dan telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status kepegawaian.
Menurut Zulkarnain, yang merupakan anggota Komisi I DPRK Aceh Barat Daya ini menyampaikan aspirasi yang masuk kepadanya sudah berlangsung cukup lama, namun akhir-akhir ini semakin banyak honorer yang menyuarakan keresahan mereka secara langsung, baik melalui pertemuan maupun pesan pribadi.
“Ini bukan semata soal pekerjaan, ini soal keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian mereka. Ratusan honorer R4 di Abdya sudah bekerja belasan tahun, tapi hingga sekarang belum ada kejelasan nasib. Kita tidak bisa diam,” ujar Zulkarnain kepada media, Kamis (7/8/2025).
Zulkarnain menegaskan bahwa langkahnya memperjuangkan nasib honorer bukan untuk mencari simpati atau popularitas politik.
“Saya ingin tegaskan bahwa ini bukan panggung politik. Ini murni bentuk kepedulian saya terhadap para honorer, terutama kategori R4, yang selama ini terabaikan. Perjuangan ini adalah bagian dari komitmen saya untuk bersama-sama membangun Abdya menjadi kabupaten yang lebih baik dan berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan tersebut, berdasarkan informasi, Zulkarnain bahkan memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) miliknya kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya untuk mencari solusi perihal tersebut ke pusat.
Langkah ini dilakukan agar pihak BKPSDM dapat lebih leluasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait regulasi dan status honorer kategori R4.
“Saya berharap agar pihak BKPSDM bisa berkoordinasi langsung dengan pihak BKN, baik di Provinsi maupun ke Pusat. Tentunya ini dilakukan dengan regulasi yang tidak bertentangan dengan hukum,” jelas Zulkarnain.
Ia juga mengimbau kepada BKPSDM agar tidak menunda-nunda langkah koordinasi tersebut dan mengedepankan kepentingan publik, khususnya para honorer yang telah lama menanti kejelasan.
“Ini bentuk dorongan moral sekaligus administratif dari saya sebagai warga yang peduli dan memiliki kewenangan politik. Saya harap pemerintah daerah bisa lebih responsif dan tidak lepas tangan,” tambahnya.
Zulkarnain berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi baru atau relaksasi kebijakan terkait honorer R4, agar mereka yang telah lama mengabdi tidak terpinggirkan.
“Kalau perlu, kita dorong agar ada kuota afirmasi bagi R4. Mereka bukan pendatang baru, mereka adalah bagian dari sistem pelayanan yang selama ini menopang jalannya pemerintahan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Abdya, Yusan Sulaidi dalam pernyataan terpisah, mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh Zulkarnain.
Ia mengakui bahwa persoalan honorer kategori R4 merupakan isu yang cukup kompleks, mengingat banyaknya tenaga kerja non-ASN yang masuk dalam kategori tersebut, namun tidak tercatat dalam sistem kepegawaian nasional.
“Masalah R4 memang belum ada kepastian dari pusat, namun kami akan terus mencari solusi dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Yusan Sulaidi juga mengakui, dalam upaya tersebut pihaknya mendapatkan dukungan moril dan materil dari Zulkarnain melalui arahannya memberi anggaran di DPRK melalui plot SPPDnya.
Dengan dukungan politik, dorongan dari masyarakat, dan langkah koordinasi yang tepat, para tenaga honorer R4 di Abdya kini menaruh harapan besar agar perjuangan mereka tidak lagi sekadar wacana.(*)
