LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, hari ini berkunjung langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, dalam rangka mempertanyakan kondisi terkini. Jumat, (27/12).
Sebelumnya, sempat mencuat persoalan di Rumah Sakit (RS) tersebut, salah satunya para dr spesialis kembali melakukan aksi mogok kerja pada Senin, (23/12) kemarin.
Mogok nya para dr spesialis ini pun menuai kontroversi di kalangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Fraksi Golkar langsung mendatangi RS.
Kedatangan Fraksi Golkar yang di komandoi langsung oleh H Mukmin Pardosi Wakil Ketua Satu, Hasbullah SKM MKM Ketua Komisi B, Wandi Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam ini, disambut baik oleh pihak Manajemen RSUD setempat itu.
Dalam kesempatan itu, H Mukmin mempertanyakan langsung pemicu mogoknya para dr Spesialis tersebut. Di jelaskan Direktur RSUD dr Dewi Sartika, pihaknya juga merasa terkejut dengan aksi mogok kerja dr spesialis. Padahal, insentifnya telah direalisasikan selama 10 dari 12 bulan.
“Untuk insentif dr spesialis telah terbayarakan selama 10 dari 12 bulan. Sedangkan honorarium tenaga medis lainnya juga sudah dibayar selama 11 dari 12 bulan dan sisanya akan di bayarkan kembali pada Januari 2025 mendatang,” kata dr Dewi Sartika.
Disambung TU RSUD Satria Darma, sebelumnya pihaknya telah menyepakati pembayaran sisa insentif maupun tunjangan lainnya di Januari 2025 mendatang, dengan Jubir dr spesialis. Namun, adanya perubahan pergantian Jubir hingga berujung mogok kerja.
Kemudian, Hasbullah juga menanyakan langsung terkait mekanisme pembayaran insentif dr spesialis maupun tunjangan lainnya dan jumlah hutang RS saat ini.
Kata Satria Darma, hutang Rumah Sakit saat ini diangka Rp. 19 Miliar lebih. Dikarenakan ketidak setabilan pemasukan Rumah Sakit dengan pengeluaran di tiap tahunnya.
Di isyaratkannya, pemasukan RS per tahun itu sekira 3 Miliar dan pengeluarannya melebihi angka dari 3 Miliar. Sehingga menjadi beban hutang RS.
“Rata-rata Rumah Sakit itu ada hutang. Kami sudah bekerja semaksimal untuk mencari cara menyelesaikan hutang ini. Alternatif nya adalah pembagian Jasa Pelayanan (Jaspen) yang saat ini 50:50. Jika pembagian Jaspen itu seperti RS lainnya di angka 70:30 atau 60:40 tentunya akan dapat mengurangi beban hutang,” ucap Satria Darma.
Lebih jauh ditanyakan Hasbullah mengenai pembagian Jaspen tersebut. Dijelaskan Satria Darama, pihaknya membutuhkan keterlibatan pimpinan tertinggi untuk membuatkan kembali Peraturan Walikota (Perwal) terkait pembagian Jaspen.
H Mukmin Pordosi mengakui telah mencatat seluruh keluhan di Rumah Sakit yang nantinya, pihaknya akan mendorong pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan bidang kesehatan ini, demi kesehatan warga Kota Subulussalam. (*)
