LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Masyarakat di kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak pemerintah Kabupaten serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk segera memperbaiki jalan lintas Desa di kecamatan setempat yang telah rusak bertahun-tahun.
Rabu (25-12-2024).
Rahmad meminta pemerintah segera melakukan perbaikan pada jalan penghubung antara Gampong Pante Rakyat menuju Cot Seumantok dan beberapa Gampong lainnya.
“Persoalan jalan rusak yang menghubungkan antara Gampong Pante Rakyat menuju Cot Seumatok dan Simpang Gandeng dengan melewati Gampong Blang Raja sudah bertahun-tahun rusak dan berlubang tidak mampu diselesaikan dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,” kata Rahmad, dengan tegas.
Rahmad menerangkan, dirinya telah melakukan konfirmasi kepada masyarakat setempat dan aparat desa, meski dilakukan pengecekan setiap saat namun penanganannya tak kunjung dilakukan.
“Sebelumnya saya sudah melakukan konfirmasi kepada masyarakat dan aparat desa setempat, mereka mengatakan selalu ada peninjauan dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi realisasi dan perbaikan sebagaimana harapan tidak dilakukan dan hanya formalitas saja, ironisnya lebih kurang jalan tersebut rusak hampir lima tahun,” terangnya.
Ia juga menyampaikan persoalan ini menyangkut hak warga negara dalam mendapatkan akses yang layak sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban penyelenggara pemerintah untuk menindaklanjutinya.
“Di tengah perkembangan dan kemajuan begitu pesat, terutama dalam perkembangan infrastruktur, namun sangat disayangkan beberapa hak masyarakat Abdya, khususnya Kecamatan Babahrot di abaikan oleh pemerintah dan seolah mereka melepaskan tanggung jawab serta tidak memahami kewajibannya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, atas nama pemuda, ia mendesak pemerintah saat ini dibawah Pj Bupati dan pemerintah defenitif selanjutnya untuk serius dan komitmen pada moto dan semangatnya dalam mewujudkan harapan perubahan di Abdya serta dapat memposisikan penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kemampuan bidang ilmu yang dimiliki sehingga hak hak rakyat dapat terpenuhi.(*)
