LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Darmansah didesak untuk segera menyelesaikan persoalan polemik anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelum hengkang dari jabatan, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di daerah tersebut tidak cacat hukum.
“Kita meminta kepada Pj bupati sebelum meninggalkan Abdya agar segera menyelesaikan polemik anggaran untuk Panwaslih Abdya,” tulis Pengurus Jaringan Aneuk Syuhada (Jasa) Abdya, Said Fadhli, Rabu (17-07-2024).
Jika hal itu tidak segera diselesaikan JASA mengancam akan melaporkan Pj Bupati Abdya ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
“Tugas utama Pj Bupati ditunjuk Mendagri yaitu untuk menjalankan roda pemerintah dan menyukseskan Pilkada di Abdya bukan untuk mencari keuntungan pribadi untuk maju sebagai Balon Bupati Aceh Selatan,” keluhnya.
Menurut Said, jika anggaran pengawasan tidak tersedia sesuai permohonan dari Panwaslih Abdya dikhawatirkan pelaksanaan Pilkada akan cacat hukum karena tidak ada pengawasan.
“Jadi, pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk menyukseskan Pilkada karena kegiatan itu merupakan agenda nasional, jangan sempat persoalan tersebut diwariskan ke PJ Bupati berikutnya,” tutur Said.
Di samping itu sebut Said, Mendagri juga telah menegaskan pada 14 Juni 2022 sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sedangkan hari pemungutan suara pada November 2024.
“Pemerintah Pusat sudah jauh hari telah mengingatkan pemerintah provinsi, Pemkab atau Pemkot dua tahun yang lalu bahwa akan ada agenda nasional Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat telah mengangkat Penjabat Bupati untuk menyukseskan agenda tersebut,” paparnya.
Namun kenyataannya kata Said, anggaran Pilkada Abdya justru menuai polemik yang hingga kini belum ada titik temu meski telah jauh-jauh hari diinformasikan oleh Pemerintah Pusat.
“Justru ini sangat kita sayangkan, satu sisi proses tahapan pilkada terus berlajan sementara di sisi lain besaran anggaran untuk anggaran Panwaslih belum jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Abdya, Darmansah, yang dikonfirmasi HabaAceh.id mengatakan, pemerintah akan membuat NPHD dengan Panwaslih sesegera mungkin berapapun anggarannya.
“Wajib dibahas dengan DPRK bersama Panwaslih dan tim anggaran pemerintah berapapun anggaran yang diputuskan dalam pembahasan keputusan rapat bersama tersebut, kami dari Pemerintah akan segera dan wajib membuat NPHD dengan Panwaslih dan anggarannya sesegera mungkin dicairkan,” kata Darmansah. (*)
