LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA – Sebanyak 40 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu. Rabu (10-06-2026)
Berhentinya operasi ini, lantaran anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung cair. Anggaran itu diperlukan SPPG untuk mengoperasikan dapur mengolah makanan yang didistribusikan pada penerima manfaat.
Efek dari itu, sangat berdampak terhadap pedagang hingga para pekerja dapur.
Lesunya permintaan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat para pedagang buah dan sayuran mengalami kelebihan stok. Kondisi itu ikut memengaruhi aktivitas perdagangan di pasar pusat Kota Blangpidie.
“Pasar buah dan sayur sedang lesu. Selama ini permintaan dari SPPG cukup membantu perputaran ekonomi pedagang, tetapi sudah tiga hari ini tidak ada permintaan,” kata Bang Juli, yang selama ini memantau perkembangan ekonomi pasar di pusat Kota Blangpidie.
Kondisi tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan relawan dan pekerja dapur MBG. Mereka khawatir tidak memperoleh honor yang biasanya dihitung secara harian apabila aktivitas dapur terus terhenti hingga akhir pekan.
“Kiban ta top kredit Honda nyoe (bagaimana kita tutup kredit Honda ini),” ujar Rakiah, salah seorang pekerja dapur MBG, menggambarkan kegelisahannya terhadap kondisi tersebut.
Selain pekerja, para pengelola dapur atau mitra MBG juga menghadapi banyak pertanyaan dari masyarakat.
Sejumlah orang tua murid dan perangkat desa yang selama ini menerima distribusi makanan dari program MBG terus menghubungi para mitra untuk menanyakan kelanjutan pelayanan.
“Saban hari kami menerima telepon dari orang tua murid dan petugas desa yang biasanya menerima kiriman makanan dari MBG,” ungkap salah seorang mitra yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Di tengah berbagai keluhan yang muncul, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera memberikan penjelasan terkait penghentian operasional sebagian dapur MBG tersebut.
Sejumlah pihak juga menunggu keterangan resmi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Ketua Tim Satuan Tugas MBG Abdya mengenai alasan penghentian operasional beberapa dapur dan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.
Terhentinya aktivitas sebagian dapur MBG tidak hanya berdampak pada pelayanan program makan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga memengaruhi roda perekonomian para pedagang serta pendapatan para pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari program tersebut.
