LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA –Depok – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik. Pesan tersebut disampaikannya di hadapan alumni Universitas Indonesia dan jemaah Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Depok, Senin (23/2/2026).
Menurut Nusron, dalam tradisi keilmuan Islam, sanad bukan sekadar rantai transmisi, melainkan penjamin otoritas dan validitas ilmu. Tanpa sanad, seseorang berpotensi menyampaikan pandangan secara serampangan tanpa dasar yang jelas.
“Ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanad, kita bisa tersesat. Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim mengatakan sanad adalah bagian dari ajaran agama. Tanpa sanad, orang cenderung ngawur, berbicara semaunya sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, prinsip sanad dalam agama memiliki relevansi kuat dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjadi penjaga kemurnian ajaran, maka dalam pemerintahan data, regulasi, serta kerangka hukum menjadi fondasi yang memastikan kebijakan tidak lahir dari persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
“Keputusan publik harus punya pijakan normatif dan fakta yang bisa diuji. Tanpa itu, kebijakan berisiko kehilangan arah dan rasa keadilan,” tegasnya.
Lebih jauh, Nusron mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan semata persoalan teknis administratif, melainkan juga persoalan moral. Dalam diri setiap manusia, kata dia, selalu ada potensi merasa paling benar, mengikuti kepentingan pribadi, hingga menekan pihak yang lemah. Tanpa pengendalian moral, kekuasaan dapat melahirkan kebijakan yang menjauh dari keadilan sosial.
Dalam tausiyahnya, ia mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat bagi para pemegang amanah publik. “Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidup orang lain, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya,” ucap Nusron.
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron juga merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7, “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang bermakna agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ia menegaskan, prinsip tersebut menjadi landasan moral dalam merumuskan kebijakan pertanahan dan tata ruang.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata Nusron, kebijakan pertanahan diarahkan untuk memastikan distribusi sumber daya lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, dan penataan ruang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menambahkan, para ulama klasik telah lama menegaskan bahwa keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh keadilannya, bukan oleh simbol atau identitas formal semata.
“Karena itu, inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam setiap kebijakan publik,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada akhir penyampaiannya, Nusron mengajak alumni dan mahasiswa UI memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda, menurutnya, harus mampu memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial. (*)
