LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Merasa miris melihat kondisi Kota Subulussalam yang carut marut di kepemimpinan Bintang-Salmaza saat ini, Beberapa Tokoh masyarakat tengah membincangkan soal itu. Para tokoh ini pun sangat merasa prihatin.
Melalui forum diskusi yang di gelar oleh para tokoh dari berbagai Desa ini, turut menyayangkan terkait persoalan baru-baru ini, seperti Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang di pertontonkan kepada masyarakat luas.
Forum diskusi para tokoh masyarakat ini di beri nama Forum Tokoh Perubahan Subulussalam (FTPS) yang bertemakan perubahan Subulussalam ke arah yang lebih baik, berlangsung di salah satu warung kopi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulusaalam, Minggu, (10/09/23).
Disini, Ketua terpilih FTPS sementara dia nya H Anharudin. Ia pun memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah setempat dan sangat merasa miris melihat kondisi Kota itu.
Disampaikannya, para Tokoh Masyarakat di tahu 2007 dahulu, untuk memperjuangkan Kota Subulussalam ini penuh dengan ujian, tanpa anggaran tetap, hingga menjadi Kota seperti saat sekarang ini.
“Dulunya kita bersama tokoh masyarakat yang lain untuk mendirikan kota subulussalam ini penuh dengan perjuangan, Perjuangan itu pun di persembahkan kepada masyarakat saat ini,” sampainya.
Namun katanya, melihat kondisi saat ini, Rakyat di pertontonkan dengan aksi dan kebijakan pemerintah Kota Subulussalam yang tidak layak untuk di tampilkan.
“Ibarat menonton TV, Pemko Subulussalam saat ini menampilkan situasi yang tidak layak untuk di tampilkan,” cetusnya.
Mirisnya lagi, lanjut H Anharudin. Seperti tragedi baru-baru ini, melihat mogoknya para dokter-dokter spesialis, lambatnya pembayaran para tenaga honorer, tenaga kebersihan, gaji perangkat desa, dan banyak lagi, seolah pemerintah saat ini tidak mampu untuk menyelesaikannya.
“Tidak hanya tahun ini saja persoalan seperti ini di suguh kan oleh Pemerintah Kota Subulussalam kepada rakyatnya sendiri, ini sangat memalukan,” katanya.
Belum lagi, ditambahkannya, terkait penempatan para ASN di seluruh sektor pemerintahan yang kurang profesional. Seperti, pengangkatan Sekda yang tidak melakukan secara terbuka.
“Kota kita ini penuh dengan PLT, Sekda juga plt, harusnya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan, pemerintah Bintang-Salmaza menempatkan para ASN di setiap SKPK harus secara profesional,” jelasnya.
Tidak Hanya itu saja yang disampaikan H Anharudin, ia pun mengimbau kepada Bwaslu untuk melakukan pengawasan yang lebih lagi terhadap Politik Uang (Money Politic).
“Mengingat, tidak lama lagi Pemilu akan berlangsung di bumi syekh hamzah al-fansuri ini, kita berharap agar Bawaslu lebih gencar lagi untuk meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi money politic di daerah kita ini,” jelasnya. (*)
