LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT– Mahasiswa dari tiga perguruan tinggi di Meulaboh, yakni Universitas Teuku Umar (UTU), STAIN, dan AKN, menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait polemik hauling batu bara. Acara ini mengusung tema “Investasi Jalan, Pendidikan Nyaman” dan berlangsung pada Rabu, 13 November 2024 di Aula Cut Mutia, Kampus Universitas Teuku Umar.
Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber penting, di antaranya Dr. Ir. Kurdi selaku Ketua Tim KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Ahmad Yani dari Unsur DPRK, serta perwakilan dari perusahaan yang menjalankan aktivitas hauling batu bara di wilayah tersebut.
Dalam FGD tersebut, disepakati beberapa poin penting sebagai hasil pembahasan, antara lain:
1. Perusahaan hanya diperbolehkan beroperasi maksimal selama 3 tahun.
2. Aktivitas hauling dilakukan di luar jam perkuliahan agar tidak mengganggu proses pendidikan.
3. Pengawasan diperketat, khususnya dalam menanggapi aspirasi masyarakat setempat.
4. Dibangun jalan hauling dengan dua jalur untuk memperlancar arus transportasi.
5. Mahasiswa dan masyarakat akan dilibatkan dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
6. Dibuat peraturan khusus berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang memberikan kompensasi khusus bagi mahasiswa di luar Corporate Social Responsibility (CSR).
7. Pengajuan peraturan daerah (qanun) yang secara khusus mengatur tentang hauling.
8. Jika terjadi kecelakaan selama aktivitas operasi, maka izin operasi perusahaan akan dicabut.
9. Dilakukan sterilisasi lingkungan di sekitar kampus agar aktivitas akademik tetap kondusif.
Anwar Efendi, Presiden Mahasiswa UTU, mengatakan bahwa polemik ini harus dicarikan solusi yang tepat karena menyangkut dua kepentingan utama.
“Pertama, soal investasi yang membawa dampak ekonomi bagi daerah, dan kedua, terkait keberlanjutan pendidikan yang harus tetap nyaman bagi mahasiswa,” ujarnya.
Diharapkan bisa menemukan solusi terbaik dimana investasi dapat berjalan tampa mengabaikan aspek pendidikan, kesehatan dan lingkungan serta tidak ada pihak yang tertindas dengan masuknya investasi ke daerah.
