Subulussalam

Disorot BM terkait Dana Pilkada Belum di Transfer Pemko Subulussalam

196
×

Disorot BM terkait Dana Pilkada Belum di Transfer Pemko Subulussalam

Sebarkan artikel ini

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Belum di transfer nya dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, kian tuai kontroversi, hingga di sorot Bahagia Maha (BM).

Terkait itu, menuai tanggapan dari Bahagia Maha, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Selasa, (16/04/24).

Ditegaskan Bahagia Maha, Dana yang diajukan oleh KIP sebesar Rp. 20,7 Miliar, itu perlu dirasionalkan kembali, karena saat pembahasan APBK TA 2024  beberapa bulan yang lalu pihak KIP menyampaikan ke TAPK, Kesbangpol. Hingga, TAPK menyampaikan ke tim Banggar DPR Kota Subulussalam.

“Itu hanya sebatas jumlah totalnya saja, tidak memberikan rincian secara rinci apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan tahapan pilkada serentak untuk Kota Subulussalam pada November 2024 mendatang,” pungkas Bahagia Maha.

Dalam pembahas tersebut, jelaskan Bahagia Maha. Ia pernah menyampaikan didalam forum, mengenai anggaran dana KIP yang diajukan, harus didudukan kembali bersama orang KIP sebelum rapat parifurna pengesahan APBK TA 2024 digelar.

Kendalanya, lanjut Bahagia Maha, dikarenakan adanya surat dari Mendagri dan ditindaklanjuti surat oleh pemerintah aceh terkait deadline pengesahan APBK Subulussalam TA 2024.

Sehingga, masih kata Bahagia Maha, untuk pembahasan merasionalkan kebutuhan KIP tidak terlaksana, oleh karna itu kami menyarankan kepada walikota melalui TIM TAPK untuk berkoodinasi ke DPR agar meagendakan rapat untuk merasionalkan anggaran KIP tersebut.

Hal itu, mengingat APBK Subulussalam sedang defisit yang begitu besar agar APBK Subulussalam tidak terlalu menanggung beban yang begitu berat.

“Kami menyarankan, anggaran dana untuk KIP harus dirasionalkan kembali, agar anggaran untuk KIP bisa lebih objektif dan efisien. Semestinya KIP bukan hanya koordinasi ke Walikota, melainkan juga ke DPR yang juga wajib ada koordinasi karena pengesahan anggaran itu bukan di Walikota akan tetapi di DPR juga,” imbuh Bahagia Maha.

“Ini sangat aneh jika KIP Kota Subulussalam tidak berkoordinasi ke DPR, terkait pengajuan anggaranya. Tentunya, setelah itu anggota Banggar DPR Kota Subulussalam juga menyarakan kepada walikota agar segera mentransferkan dana pilkada serentak itu, ke KIP Kota Subulussalam,” tandas Bahagia Maha. (*)