Subulussalam

Luas PT SPT Capai Ribuan Hektare, Ari DPR: Legalitasnya SHM bukan HGU

181
×

Luas PT SPT Capai Ribuan Hektare, Ari DPR: Legalitasnya SHM bukan HGU

Sebarkan artikel ini

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Berdasarkan kabar yang dihimpun, diperkirakan luasan perkebunan kelapa sawait milik Perseroan Terbatas Sawit Panen Terus (PT.SPT), di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, mencapai 1.767,35 Hektare.

Menyoal legalitas nya, Ari Afriari yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam saat di konfirmasi linear.co.id mengatakan lahan SPT merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan Hak Guna Usaha (HGU) layaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Saya pastikan legalitasnya SHM, bukan HGU. SPT ini merupakan investor dari luar daerah yang menguasai lahan di Sultan Daulat hingga ribuan Hektare dalam jangka waktu seumur hidup,” tanggap Ari, Jumat, (24/05/24).

Lanjut Ari, dengan jumlah lahan tersebut, sangat tidak sewajarnya yang di kuasai oleh perseorangan. Lantaran, luasnya sama seperti perusahaan.

Untuk pelancaran aksi SPT menguasai lahan di Sultan Daulat masih kata Ari, tentunya ada segerombolan mafia tanah yang membantu melancarkan penguasaan lahan tersebut.

“Jika SPT ini HGU, tentuannya pasti ada syarat seperti penumbangan kayu, Amdal, Dampak Lingkungan dan lainnya. Berdasarkan informasi yang saya terima SPT ini merupakan SHM yang akan di kuasainya sampai hari kiamat,” pungkas Ari.

Ari juga menambahkan, saat ini ada puluhan alat berat yang di standby kan di lokasi untuk bekerja di lahan itu. Ini perlu di usut tuntas agar tidak sampai merugikan daerah dan yang lainnya.

“Kita sangat berharap agar para pelaku ini segera di tindak dan terkait suratnya harus di batalkan,” jelas Ari.

Menurut Ari, lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang harusnya di jaga. Terkesan, PT SPT begitu sangat mudah untuk menggarap KEL tersebut.

Areal tersebut, sempat di rencanakan menjadi areal Plasma oleh pihak PT Laot Bangko. Jika Plasma itu tembus, tentunya dapat di kelola oleh masyarakat sekitar.

“PT Laot bangko sempat ingin menguasai KEL tersebut, alhasil di tolak. Kini, muncullah SPT bisa dengan mudahnya menguasai lahan KEL tersebut,” tandas Ari.

Ari juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam yang terindikasi sangat mudah mengeluarkan Sertifikat SHM untuk kepentingan PT SPT.

“Kita juga sangat kecewa dengan BPN yang begitu mudahnya mengeluarkan SHM hampir setiap minggu dikeluarkan untuk kepentingan SPT, dalam hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab BPN,” tutup Ari. (*)